Berbagai masalah telah dihadapi oleh Indonesia dengan segala
konsekuensinya, pembangunan disegala bidang telah diupayakan meskipun
dari berbagai sisi, hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar bagi
jutaan rakyat Indonesia, apakah semua hal tersebut telah mensejahterakan
rakyat Indonesia? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat
mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang harus menjadi
contoh sukses negara berkembang lainnya pasca tragedi terorisme dan
krisis moneter yang melanda Indonesia sekaligus membuktikan bahwa
Indonesia mampu bangkit.
Berbicara mengenai kondisi Indonesia hari ini, selayaknya menjadi
takaran bahwa sampai sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi
Millenium development Goals 2015, sebuah program besar yang
ditandatangani oleh 189 negara di dunia termasuk Indonesia dalam
pertemuan puncak minlenium di New York, September 2000.
Millennium Development Goals (MDGs) memiliki sasaran jelas dalam
konsepnya, sebuah negara harus mampu melaksanakan beberapa point penting
yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang setiap hari semakin
parah, pemerataan pendidikan dasar, mendukung persamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak yang tinggi
akibat kurang tersedianya informasi dari pemerintah, meningkatkan
kesehatan ibu, pencengahan terhadap penyakit HIV/AIDS, Malaria, dan
penyakit lainnya, menjamin kelangsungan lingkungan hidup dalam artian
bahwa setiap negara harus mampu mensinergikan konsep pembangunan dan
ketahan lingkungan hidup, serta menjaga kemitraan global dalam paradigm
perdangangan bebas.
Kondisi Indonesia hari ini.
Berbagai point penting MDGs tersebut adalah tugas berat bagi
pemerintahan Indonesia, MDGs yang ditargetkan pada tahun 2015 telah
sampai dan direalisasikan oleh negara-negara peserta MDGs, berbicara di
tingkatan Indonesia, sekadar mengingatkan bahwa Indonesia, menurut UN
World Population Projection dan proyeksi Bapenna, tahun 2009, jumlah
penduduk Indonesia diperkirakan 234 juta jiwa dan pada tahun 2010
menjadi 238 juta jiwa dengan laju penduduk kurun lima tahun terakhir
mencapai 1, 26 persen, sebuah angka yang besar dalam populasi dunia dan
menjadi point utama yang harus dibenahi dalam MDGs.
Pengganguran yang tinggi turut menjadi hambatan, catatan proyeksi
LIPI mengatakan bahwa tingkat pengaguran naik pada tahun 2009 ini yakni
berkisar 9% dari angka pada tahun 2008 sebesar 8,5 % sehingga sangat
besar kemungkinan terjadinya ketimpanan ekonomi dalm mawyarakat kita
bahkan hal ini diperparah dengan kondisi pendidikan yang semakin mahal,
jargon pendidikan gratis oleh pemerinrtah pada dasarnya belum mampu
mewadahi kebutuhan masyrakat miskin, munkin kita masih ingat kisruh
penetapan RUU BHP oleh DPR yang memicu aksi penentangan oleh mahasiswa
dan kalangan akademisi yang peduli terhadap kelangsunan pendidikan yang
murah dan baik kepada rakyat Indonesia, dalam beberapa pasal
undang-undang terebut dijelaskan bahwa pemerintah lepa tanan akan biaya
pendidikan sehinga semuanya ditentukan oleh pihak rektorat dan egala
upaanya untuk mencari modal.
Masalah krusial lainnya ialah kemiskinan, kemiskinan oleh pemerintah
menjadi momok menakutkan, ini bukan hanya persoalan masalah statistika
tingkat kemikinan di indonesi kan tetapi juga merupakan harga diri.
menurut UNDP batas kemiskinan ditetapkan kepada rakyat Indonesia yang
berpenghasilan 2 USD atau sekitar 20 ribu rupiah sehinga jika standar
ini kita coba pakai maka jumlah angka kemiskinan sangatlah tinggi,
sebanyak 35 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan,
jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan penduduk Malaysia atau
Australia.
Tingkat kesehatan di Indonesia pun tak kala ironisnya, mungkin kita
sering kali menyaksikan di media massa bagaimana perjuangan rakyat
miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bahkan banyak
diantara meraka harus terlunta-lunta di rumah sakit karena tak mampu
membayar rumah sakit, gizi buruk di kalangan masyarakat kelas bawah, ibu
yang meninggalkan anaknya dirumah sakit bukanlah sebuah cerita
sinetron, ini adalah nyata. Konsep human security seyogyanya
dipahami oleh pemerintah bahwa salah satu elemen penting dalam
pembangunan sebuah bangsa ialah kelangsungan hidup rakyatnya.
Selain itu, kekuatan pasar bebas dalam menenutukan harga dunia kerap
kali merugikan rakyat Indonesia yang sebagian besar berkecimpung di
dunia pertanian dan perdangangan, lonjakan harga kebutuhan pokok semakin
sulit apalagi dengan serbuan barang asing ke dalam negeri sehingga
wacana pasar bebas haruslah sejak dini diantisipasi dengan memberikan
perlindungan terhadap industry dalam negeri agar nantinya pertumbuahn
ekonomi local kecil menengah ke bawah mampu menjadi pelaku pasar dalam
negari bukan pelaku asing.
Di tingkatan internasional, Indonesia sering kali menjadi perhatian,
sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan system
demokrasi kita selama ini yang diakui oleh dunia, kematangan sebagai
sebuah negara berkembang menjadi point lebih dalam konstalasi politik
global sehingga disinilah peran pemerintah dalam menjalankan
kebijakan-kebijakan yang berpegang teguh terhadap kesejahteraan rakyat,
pemerintah perlu menjadi corong keras terhadap isu-isu yang ada,
masalah pemanasan global, ketahanan ekologis terhadap laju ekonomi yang
terkadang bersifat kapitalistik yakni pengumpulan keuntungan
sebesar-besarnya tanpa memperhatiakn aspek-aspek kehidupan lainnya,
masalah intervensi kemanusiaan dan berbagi masalah krusial lainnya
adalah hal wajib untuk diperjuangkan karena dengan hal ini, bangsa
Indonesia mampu menjadi negara yang betul-betul memaknai Millennium
Development Goals dan menjadikan arah politik luar negeri kita semakin
jelas.
Potensi Gagal MDGs
berangkat dari berbgai fenomena yang coba digambarkan diatas, ironis
memang jika ternyata sampai hari ini, takaran-takaran dalam MDGs mungkin
masih jauh bahkan hampir mutahil untuk dicapai oleh pemerintah
Indonesia hari ini, sisa waktu lima tahun sangatlah sempit.
Berbagai spekulasi mulai timbul mengenai kemungkinan kegagalan MDGs
mengingat selain harus mencapai target 2015, konstraversi bermunculan
akan kemampuan Indonesia mencapai target MDGs mulai dari kelemahan
system birokrasi kita yang tidak mampu menwadahi kepentingan masyarakat
luas, tingkat partisipasi masyarakat, tingkat pendapatan dn belanja
negara yang kadang tidak sinkron sampai masalah yang sangat serius
yakni Indonesia juga harus menanngung beban pembayaran utang yang sangat
besar, merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen
Keuangan per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang terbesar akan
terjadi interval 2009-2015 dengan jumlah berkisar 97, 7 triliun (2009)
hingga 81, 54 triliun (2015), rentang waktu yang sama dalam target MDGs.
Bahkan mungkin banyak diantara masyarakat luas lainnya belum paham
mengenai MDGs ini sehingga upaya penciptaannya pun terkesan terhambat,
tanpa upaya yang serius oleh pemerintah berupa perbaikan system
birokrasi berbasis kerakyatan sampai upaya negosiasi pengurangan jumlah
pembayaran utang luar negeri dan juga langkah-langkah maju lainnya,
jangan sampai apa yang dilakukan malah menjadi langkah mundur dalam
penciptaan insan Indonesia yang hebat dan menjadikan Indonesia
betul-betul gagal mencapai target MDGs.
Pembangunan infrasturktur dan fasilitas penunjang lainnya turut
diperlukan sebagai alat ang dapat digunakan oleh masyarakat dan semua
ini bukanlah hal mudah, target pemerintah dalam penumbuhan ekonomi
sebesar 7 persen haruslah betul-betul dilaksanakan.
Pada akhirnya, MDGs bukanlah hal yang mudah, akan tetapi hal
terpenting yang juga perlu dingat ialah Millennium Development Goals
hanyalah metode agar bagaimana negara-negara di dunia mampu berkembang
dan belajar mengelolah kepentingan antara rakyat, pemerintah dan pemilik
modal lainnya, dan yang pasti kesejahteraan rakyat haruslah terjamin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar